Suara Tabanan

Penduduk Pendatang dan Proses Peminggiran

50Views


Tulisan ini diharapkan dapat menggugah semangat pembaharuan Bali, untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Meskipun pembaharuan mmembutuhkan proses panjang, namun setidaknya tulisan ini dapat menginspirasi rakyat Bali, agar senantiasa membangun kesadaran berjuang merebut hak Bali, dengan memperjuangkan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak di bumi Indonesia tercinta. Karena sesungguhnya tiada kesejahteraan tanpa perjuangan rakyat.

Dengan konsensus kebhinekaan, hakekat dan makna pembangunan budaya, sesungguhnya merupakan upaya membangun peradaban manusia dengan mendistribusikan keadilan secara utuh kepada subyek, dan sekaligus terhadap aktifitas kebudayaannya.

Masalah mendasar di Bali yang dirasakan masih menggangu rasa keadilan dan belum mendapatkan jalan keluar sampai saat ini, adalah masalah ledakan penduduk, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan penduduk urban atau pendatang.

Dari hari ke hari isu pendatang ini semakin meresahkan. Saking galaunya para tokoh di Bali menghimbau masyarakat untuk tidak menjual lahan, guna mengantisipasi maraknya alih fungsi lahan yang dikuasai oleh para pendatang, termasuk pendatang dari manca negara (masyarakat global).

Jadi pendatang yang dihadapi tidak hanya sekedar pendatang domestik, tapi kenyataannya lebih dari itu, rakyat Bali harus disiapkan berkompetisi dipasar global. Jika upaya itu gagal, maka bukan mustahil semua gerakan pelestarian seperti halnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan semangat pelestarian budayanya akan menjadi mubasir atau sia sia.

Karena proses peminggiran terhadap pelaku atau subyek budaya membuat keberadaan budaya dimasa depan,pelan tapi pasti akan punah ditelan jaman. Kepunahannya diawali dengan keringnya budaya itu sendiri. Dimana tradisi berlangsung tanpa makna dan dipastikan pada saat itu budaya hanya sebagai retorika belaka, yang berfungsi melabeli pencitraan pariwisata.

Seperti halnya masa depan desa adat dengan setra (kuburan) sebagai perekatnya akan sirna sejalan dengan dukungan pemimpin Bali terhadap simplifikasi ritual Ngaben melalui krematorium.

Hilangnya fungsi setra akan melumpuhkan peran desa adat sebagai garda depan penyangga keseimbangan alam Bali dengan Tri hita karananya, disamping akan mempercepat tenggelamnya semangat gotong royong (mebraye).

Penjelasan diatas merupakan ilustrasi betapa gawatnya kondisi Bali saat ini.

Kembali kepokok persoalan, pengaruh globalisasi membuat Bali semakin dilematis didalam menghadapi problema urban. Disatu sisi harus memelihara pertumbuhan ekonomi dengan ambisi menjaga kelestarian budaya.

Tapi disisi lain setiap peningkatan ratio pertumbuhan ekonomi, justru menambah kencangnya lonjakan marjinalisasi ataupun peminggiran terhadap penduduk lokal, dan disaat yang bersamaan percepatan laju pertumbuhan urban pun tidak dapat dihindari.

Sehingga lemahnya daya tahan penduduk lokal membuat kurang relevannya penanganan peminggiran yang meminta rakyat untuk tidak mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) dengan menambah angka kelahiran dari 2 anak menjadi 4 anak.

Postur penduduk Bali seharusnya meskipun kecil secara kuantitatif tapi harus kuat ukuran kualitatifnya. Jangan besar tapi loyo.Dan yang perlu diketahui, resiko sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, lonjakan penduduk urban jangan pernah dipertandingkan atau diperbandingkan dengan angka kelahiran penduduk lokal.

Karena arus urbanisasi dilatar belakangi oleh adanya peluang hidup yang lebih menjanjikan dibandingkan daerah dimana urban itu berasal. Sementara meningkatnya biaya hidup membuat angka kelahiran penduduk semakin dikendalikan oleh kesadaran masyarakat yang ingin mencapai kualitas hidup yang lebih terencana.

Sehingga menjadi lucu bila ada program menambah angka kelahiran penduduk lokal dengan maksud menandingi lonjakan populasi penduduk pendatang, namun dilain pihak dengan sadar setiap tahun dalam jumlah yang lebih besar dari angka kelahiran itu sendiri, penduduk lokal harus terpinggirkan atau tersisih secara ekonomi, bahkan ada yang sampai di “ekspor” keluar Bali.

Suasana peminggiran yang mengganggu rasa keadilan itu membuat mayarakat khususnya yang ada diperkotaan mudah untuk terjangkit rasa frustasi. Hal itu diakibatkan oleh adanya suasana yang memaksa mereka untuk menerima dengan pasrah keterpinggirannya.

Di dalam tekanan seperti itu, dikhawatirkan masyarakat akan mudah digiring dan diprovokasi dengan bisikan, bahwa ini semua kesalahan pendatang atau pendatang itu merupakan biang keladi dari kemiskinan.

Bisa jadi bisikan seperti itu akan efektif digunakan sebagai pembenaran dan sekaligus kambing hitam atas gagalnya pembangunan menghadirkan keadilan ekonomi. Apalagi terus mengajak masyarakat bersembunyi dibalik politik yang cendrung eksklusif dengan memainkan isu etnonasionalisme yang berbau SARA. Padahal sesungguhnya persoalan ini sangat sederhana, karena dengan mudah kita tahu, agar rakyat tidak terpinggirkan secara ekonomi. @

Leave a Reply